Bendahara UPK Kecamatan Rote Selatan diduga Sikat Dana PNPM | Moral-politik.com

Bendahara UPK Kecamatan Rote Selatan diduga Sikat Dana PNPM

13

 

 

Moral-politik.com. Bendahara Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) pada program PNPM Mandiri di Kecamatan Rote Selatan, Umy Astuti diduga kuat sikat dana pemberdayaan sebesar  hampir Rp349 juta yang diperuntukan bagi para anggota kelompok pada lima desa di kecamatan itu, yakni Desa Daleholu, Lengguselu, Tebole, Inaoe dan Desa Dodaek sejak tahun 2009 lalu.

Hal ini diungkapkan salah seorang pengurus kegiatan PNPM pada salah satu desa di Kecamatan itu kepada wartawan di Ba’a, Minggu (28/7).

Pengurus yang enggan menyebutkan namanya itu mengungkapkan, sejak tahun 2009 lalu hingga saat ini, Umy Astuti belum mempertanggungjawabkan pengelolaan dana pemberdayaan milik salah satu desa dari lima desa yang melaksanakan kegiatan PNPM di wilayah itu.

Menurutnya, nota pertanggungjawaban yang dilakukan Umiati dilakukan fiktif dan dana tersebut dipergunakan oleh Umiati  dengan mengatasnamakan kelompok.

Lebih lanjut, sumber yang enggan menyebutkan namanya itu mengungkapkan, semula dirinya bersama sejumlah warga lainya tercatat sebagai salah satu kelompok penerima dana, namun pada saat realisasi ternyata nama mereka dan beberapa kelompok lainya hanya fiktif saja.

“Nama dan kelompok kami hanya sekedar simbol saja karena dananya dipergunakan sendiri oleh bendahara. Kami sudah pernah menanyakan hal ini tapi menurutnya nama dan kelompok hanya dipakai untuk diatasnamakan saja, karena dia sendiri yang akan bertangung jawab,” ujarnya.

Celakanya, sebut dia, sesuai informasi yang diperoleh pihaknya, hingga saat ini dana tersebut belum dipertanggungjawabkan bendahara ke pengurus PNPM Kabupaten Rote Ndao.

“Kami hanya takutkan kalau suatu saat nanti terjadi masalah, bisa saja kami diseret-seret. Padahal kami tidak pernah tahu soal dana itu,” ungkapnya.

Ditambahkannya, dari total dana yang diduga diendapkan Bendahara UPK, Umiaty yang diperuntukkan bagi lima desa di wilayah itu, yakni Desa Daleholu, Lengguselu, Tebole, Inaoe dan Dodaek meliputi, dana pemberdayaan yang dikucurkan TA.2009 lalu senilai Rp177 juta sedangkan untuk tahun 2012 senilai Rp172 juta.

“Kami minta penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini!” tegasnya.

Sementara itu, Bendahara UPK Kecamatan Rote Selatan, Umiaty hingga berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi wartawan. (lima)

 

Comments

comments

You must be logged in to post a comment Login